Zonapapuanews.- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah di depan mata. Untuk itu, para tokoh masyarakat meminta masyarakat untuk turut aktif menciptakan Pilkada 2018 yang kondusif dan demokratis. Sebab, dengan begitu Pilkada di Papua ini bisa menghasilkan pemimpin yang hebat untuk membangun Tanah Papua sendiri.
Seperti halnya yang disampaikan ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire Yopi Murip, bahwa pemimpin yang baik harus bisa bersikap bijaksana. Salah satunya dengan tidak mengingkari komitmen yang dibuat bersama para calon kepala daerah lainnya menjelang Pilkada nantinya.
“Setiap Pilkada pasti ada komitmen bersama, siap kalah dan siap menang. Namun terkadang hanya slogan saja. Siap kalah pada awal, tetapi ujungnya membenturkan pendukungnya dengan pendukung lawan. Itu yang terjadi selama ini,” Kata Yopi, Sabtu (16/12/2017).
Lanjut Yopi, para calon kepala daerah harus bisa memberikan kesejukan bagi masyarakat. Ia menyarankan, para calon kepala daerah memberikan pemahaman yang baik kepada tim suksesnya agar tidak membenturkan pendukungnya.
“Kita harus mendukung calon pemimpin yang bersih dan membangun Papua dengan hati nurani serta takut akan Tuhan, supaya masyarakat sejahtera dan Papua damai,” pungkasnya.
Selama ini, lanjut Yopi, masyarakat telah dipecah-belah dalam pelaksanaan Pilkada 2017. Hal ini akibat ulah dari oknum-oknum masyarakat yang memiliki kepentingan dalam Pilkada dengan tujuan melakukan pesta demokrasi di Papua. Dimana, dampak dari semua itu masyarakat dikorbankan oleh para elit politik, sementara negara dirugikan karena harus mengeluarkan anggaran dengan jumlah besar untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Anggaran besar telah diberikan pemerintah pusat untuk PS di Papua, namun hasilnya sama saja. Mendingan anggaran itu untuk membangun infrastruktur di Papua supaya saudara-saudara kami tidak tertinggal dengan daerah lainnya,” tuturnya.
Yopi juga meminta penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Panwaslu agar bersikap independen dalam menjalankan tugasnya, dimana penyelenggara pemilu di Provinsi Papua memaksimalkan sosialisasi kepada penyelenggara di tingkat bawah.
“Selama ini PSU terjadi karena tidak independennya penyelenggara Pemilu hingga tingkat bawah. Semua tergantung dari KPU dan Panwaslu. Jangan sampai memihak calon manapun, karena penyelenggara diberikan tugas mulia dari negara untuk melahirkan pemimpin di Papua,” tegasnya.
Dirinya menghimbau kepada para kepala suku agar memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakatnya, bukan malah membenturkan masyarakat itu sendiri.
“Masyarakat stop membawa senjata tajam! Tidak boleh mengganggu penyelenggara Pemilu atau aparat keamanan menjalankan tugas. Kita umat beragama dan kita harus takut akan Tuhan,” tutup Ketua LMA Nabire Yopi Murip.
0 komentar:
Posting Komentar