(marquee)
Zona Papua News.- Setani.- Semua delegasi pada Pertemuan Regional ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU yang hadir di Port Vila, Vanuatu pada 19-21 Juli lalu, tidak setuju dengan usulan Vanuatu untuk mendesak PBB berbicara tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
Hal itu dikatakan oleh Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kepada redaksi Senin, (24/7/2017), saat dikonfirmasi terkait tanggapan wakil-wakil parlemen di pertemuan Regional ACP-EU atas seruan Vanuatu untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM di West Papua.
"Papua New Guinea yang secara politik mengakui Papua adalah bagian integral Indonesia juga mengatakan menolak tegas langkah oknum-oknum orang papua yang ingin berusaha untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI," ungkap Mote.
Mote juga menjelaskan bahwa "semua perwakilan ACP tidak setuju dengan adanya isu pelanggaran HAM di Papua karena isu tersebut merupakan suatu pembohongan pada publik dan hal tersebut jangan dibiarkan oleh pemerintah indonesia karena dapat menghancurkan jati diri bangsa indonesia yang didalamnya termasuk Papua.
"Mereka tidak setuju pelanggaran HAM yang dikatakan sudah berlangsung sekian dekade sejak Papua masuk ke wilayah Indonesia," ujarnya.
Octovianus Mote hadir di Pertemuan ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU mewakili ULMWP atas undangan resmi pemerintahan Vanuatu. "Saya diundang secara resmi oleh Vanuatu yang bertindak sebagai tuan rumah."
Saya tidak memiliki hak bicara pada pertemuan tersebut karena anggapan tuan rumah vanuatu pada sidang tersebut, saya merupakan tamu yang tak diundang dan justru pemerintah indonesia yang mempunyai hak bicara pada sidang tersebut. hal inilah yang membuat saya sadar bahwa, perjuangan yang saya juangkan ini adalah sia-sia dan hanya menguras tenaga dan energi.
"Pada umumnya, negara-negara Pasifik yang hadir sudah mengetahui yang terjadi di Papua selama ini. Karena itu mereka tidak memberikan komentar apapun mereka pun berterimah kasih kepada pemerintah indonesia karena dengan kepemimpinan presiden jokowidodo, papua lebih maju dari ketertinggalan dan papua kini telah sejahtera melalui otonomi khusus yang diberikan kepada masyarakat papua," ujar Mote.
by
0 komentar:
Posting Komentar