Zonapapuanews- Dukungan pemerintah Vanuatu untuk papua merdeka perlu dipertanyakan alias diragukan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Parlemen Nasional West Papua Buchtar Tabuni, Selasa (18/7/2017).
Dalam akun halaman facebooknya Buchtar Tabuni mengatakan Vanuatu memiliki undang-undang (UU) tersendiri dalam kebijakan politik luar negerinya.
Setiap ambassador (duta besar) Vanuatu disetiap negara berkewajiban menjalankan kebijakan luar negeri pemerintah nasional Vanuatu. Pemerintah Vanuatu melarang duta besarnya untuk mendukung kampanye papua merdeka, karena pemerintah Vanuatu mendukung Negara Indonesia dan menjaga hubungan harmonis diantara keduanya.
Upaya-upaya The United Liberation Movement for West papua (ULMWP) mengalami hambatan yang serius karena banyak negara yang mulai tidak mendukung kemerdekaan papua, seperti di Melanesian Spearhead Group (MSG) pendekatan-pendekatan masih terus dilakukan oleh ULMWP agar bisa menjadi anggota MSG.
Hal ini merupakan kemunduran bagi ULMWP terutama dukungan dari semua pihak termasuk sumbangan dana, karena butuh lobi diplomasi di MSG, dana yang dibutuhkan untuk para diplomat berkisar 18 M.
Sebenarnya dana ini digunakan untuk melobi agar ULMWP bisa bergabung di MSG, bukan digunakan untuk bersenang-senang oleh para diplomat di Luar Negeri.
“saya tidak menggunakan dana sumbangan itu untuk kepentingan pribadi” seperti yang dituduhkan rakyat papua kepada dirinya beberapa waktu lalu.[nokennews]
0 komentar:
Posting Komentar