Benny Wenda Ditolak Pemerintah Selandia Baru

Suarasagunews.- Semula agenda aktivis Free West Papua yang dipimpin oleh Benny Wenda digembar-gemborkan akan berlangsung sangat meriah dan akan dihadiri oleh banyak orang dari para aktivis Free West Papua yang dilaksanakan di Selandia Baru pada hari Sabtu (27/8/16) tahun lalu ternyata hanya gerakan kampanye hitam oleh segelintir orang yang dimotori oleh Benny Wenda, lokasi acaranyapun ternyata hanya di sebuah gereja tua yang terletak di pinggir jalan Oxford Terrace di kota Christchurch dan hanya mampu menampung sekitar 75 orang.

Tragisnya lagi ternyata acara tersebut dibatalkan secara tiba-tiba. Salah satu pengurus Gereja yang dikonfirmasi masalah pembatalan acara tersebut yang bernama Gillian Southey aktivis Christian World Service (CWS) di kota Christchurch mengatakan bahwa dia hanya ditugaskan untuk memberikan informasi akhir saja tentang pembatalan acara tersebut. Namun diperoleh keterangan resmi dari panitia penyelenggara bahwa pembatalan acara tersebut dikarenakan ketidakhadiran Benny Wenda dengan alasan Benny Wenda tidak mendapatkan Visa dan ijin resmi dari pemerintahan Selandia Baru. Dasar panitia menyampaikan alasan tersebut adalah informasi via email dari pihak Benny Wenda.

Dengan maksud dan tujuan agar tidak mengecewakan pendukung Benny Wenda, Panitia pendukung gerakan Free West Papua tersebut justru melakukan langkah konyol dengan menutupi alasan ketidakhadiran Benny Wenda ke Selandia Baru dengan kalimat “karena situasi yang tidak dapat dijelaskan”. Faktanya adalah pemerintah Selandia Baru memang tidak mengeluarkan Visa dan Ijin Resmi untuk Benny Wenda karena ini merupakan niat baik pemerintah Selandia Baru untuk menjaga hubungan dengan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Selandia Baru Larang Benny Wenda Berbicara Di Parlemen Selandia Baru

Kehidupan demokrasi di Selandia Baru sudah sangat bagus dan tepat dalam menangani sosok Benny Wenda yang semula menjadikan negara Selandia Baru/NZ menjadi salah satu negara pendukung gerakan Free West Papua padahal kenyataannya pemerintah Selandia Baru justru sebaliknya mendukung pemerintahan Indonesia dalam menangani masalah rumah tangganya dan menganggap Benny Wenda adalah sosok Separatis yang berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia dan ingin mendirikan negara sendiri diatas negara Indonesia dengan cara melakukan penggalangan kepada beberapa negara dan melakukan manipulasi pembohongan publik kepada dunia Internasional tentang kondisi Papua.

Pemerintah Selandia Baru senantiasa menjaga hubungan baik dengan Indonesia dan menganggap bahwa Benny Wenda adalah sosok Penjahat Internasional dan Residivis Interpol walaupun statusnya pernah diputihkan namun tetap saja Benny Wenda bagi pemerintah Selandia Baru adalah krikil yang dapat menghambat hubungan baik dengan pemerintah Indonesia, oleh sebab itu negara ini melarang pemimpin Papua Barat, Benny Wenda untuk berbicara di Gedung Parlemen Selandia Baru.

Duta Besar New Zealand untuk Indonesia dan ASEAN, H.E. David Taylor secara tegas berujar bahwa Pemerintahnya mendukung sepenuhnya integritas teritorial Indonesia di Papua, serta sangat setuju dengan pendekatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengedepankan aspek ekonomi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di Papua. Pernyataan itu seakan membalikkan ‘kerja keras’ Benny Wenda dan dua pengacara HAM asal Australia Jennifer Robinson dan Melinda Jankie yang Februari lalu berkampanye untuk Papua merdeka di Wellington, ibukota Selandia Baru. Kunjungan Benny Wenda Cs itu dilaporkan mendapat penolakan dari parlemen New Zealand yang menutup pintu parlemen bagi kegiatan kampanye hitam Benny Wenda. “Benny Wenda boleh berbicara di beberapa parlemen di dunia, tetapi Parlemen Selandia Baru menutup pintu baginya”, ujar Russel Norman salah satu pemimpin Partai Hijau.

Tentang adanya klaim sejumlah pihak bahwa pergerakan disintegrasi Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendapat sokongan dana dari Selandia baru, kontan dibantah Taylor. Menurutnya, pergerakan kemerdekaan dimanapun pasti ada dukungannya dari luar negeri. Demikianpun pergerakan Papua merdeka. Namun tidak ada kebijakan resmi Pemerintah New Zeland mendukung gerakan itu. Kebijakan resmi pemerintah New Zealand adalah mendukung integritas teritorial Indonesia di Papua,” tuturnya. Justru Pemerintah New Zealand lanjutnya, sangat memperhatikan pembangunan yang ada di Papua.