Zonapapuanews.- Jayapura- Gubernur Papua dan
Ketua DPR Papua, dinilai tidak mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia Karena dinilai merebut jabatan Gubernur dan Ketua DPR hanya untuk
menyuarakan Papua merdeka dan memberikan ruang penuh kepada para pelaku kejahatan
terus bereaksi di tanah papua seperti, KKB dan KNPB.
Ketua Gercin NKRI
Hendrik Yance Udam (HYU) meminta kepada gubernur provinsi papua Lukas Enembe
S.IP dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda untuk mempertanggung jawabkan
pernyataannya, ini sama halnya melindungi pelaku kejahatan HAM.
Gubernur papua Lukas
Enembe seharusnya mengeluarkan stetmen atau peryataan yang mendukung
pemerintahan karena sudah diatur dalam UUD 1945 kepala daerah sudah mengucapkan
sumpah, bukan malah mengeluarkan stetmen yang menakutkan orang dan dapat
menyuburkan semagat perpecahan serta menimbulkan beni beni konflik baru lagi di
papua, ungkap Hendrik Yance Udam, Sabtu 22/12/2018.
“Kami tidak
sependapat dengan stetmen gubernur papua Lukas Enembe S.IP yang meminta agar pasukanTNI dan Polri ditarik
dari Nduga”
Stetmen tersebut
berbeda dengan stetemen wakil gubernur papua klementinal SE MM yang di muat
beberapa media lokal maupun nasional yang mengutuk keras dan menyatakan bhawa
persoalan penembahkan karyawan Jalan trans papua adalah merupakan Kelompok
sipil bersenjatah (KKB) dan meminta supaya aparat TNI dan Polri untuk menangkap
para pelaku tersebut,
Untuk itu gubernur
papua Lukas Enembe S.IP MH agar tutun dari jabatannya bila tidak mampu
mengelolah pemerintahan, dan tidak perlu menggertak pemerintah pusat dengan isu
papua merdeka sebab papua telah final dalam nkri dan tidak dapat di kotak katik
.
Kami meminta kepada
pemerintah pusat agar meberikan ruang yang luas kepada TNI dan Polri untuk
menangkap para pelaku kejahatan di Nduga dalam rangka penegakan hukum, mereka
sudah mengorbankan jiwa raga untuk masyarakat Papua di Nduga.
0 komentar:
Posting Komentar