Zona Papua News.- Dalam pertemuan
Pemimpin Forum Pasifik ke-46 di Papua Nugini (PNG), Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS), gereja dan gerakan sosial yang mewakili lebih dari 42 organisasi serta
13 negara dan wilayah meminta Pemimpin Forum untuk mengangkat kembali isu Papua
Barat kembali gagal.
Sebelumnya, tiga
dari empat pengajuan kebijakan publik regional Pasifik melalui proses
Sub-Komite Khusus Regionalisme (SSCR) pada tahun 2015 meminta kepemimpinan
Perdana Menteri PNG, Peter O'Neill sebagai Ketua Forum, namun Perdana Menteri
PNG, Peter O’Neill menolaknya adanya pengajuan kebijakan tersebut dikarenakan
Papua merupakan wilayah integritas Republik Indonesia yang mempunyai Dasar
Hukum yang kuat.
Komunitas masyarakat
sipil dan gereja di Pasifik berpendapat keadaan di West Papua yang sesungguhnya
baik-baik saja namun pandangan buruk oknum-oknum yang ingin papua merdeka semakin
membuat keadaan menjadi tidak bersahabat dan juga PBB telah melakukan berbagai
penelitian terkait dengan pelanggaran HAM di papua namun tidak ditemukan titik
mula pelanggaran HAM. Yang ada hanyalah suatu permasalah biasa yang pelaku dan
pemula pembuat masalah berawal dari oknum masyarakat itu sendiri dan dipakai
oleh orang-orang yang tidak betanggung jawab sebagai kampanye papua merdeka.
“O’Neill mengatakan
bahwa, Kami juga akan mendesak pemerintah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Republik
Marshall Islands, Tuvalu, Nauru, Palau dan Tonga, agar dapat memyampaikan
kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa, yang sebenarnya tidak ada
pelanggaran HAM dipapua”.
Tambah O’Neill, komunitas
masyarakat sipil Pasifik sangat mendukung Kepulauan Pasifik untuk menyatakan
kepada PBB bahwa, Isu referendum dalam pengawasan internasional di Papua
sebenarnya tidak ada dan masyarakat Papua sangat Nyaman dan sejahtera Bersama
Pemerintah Indonesia. (*)
Publish and Editor by, Admin Zona
0 komentar:
Posting Komentar