Suarasagunews.- Indonesia menjadi sorotan di sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, menyusul tudingan tujuh negara Pasifik yang menyebut, RI melakukan pelanggaran HAM di Papua.
Merespons hal
tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan,
tuduhan tujuh negara pasifik yang diwakili oleh Vanuatu itu tidak berdasar.
Papua sudah banyak
mengalami kemajuan. Sayangnya, negara-negara Pasifik tak melihat fakta itu.
"Kita tekankan
yang disampaikan Vanuatu tak refleksikan situasi. Papua mengalami banyak
kemajuan dibawah kepemimpinan Jokowi dan JK. Pembangunan infrastrukur terus
digenjot ini untuk tingkatkan taraf hidup warga Papua," Kamis (2/3/2017).
Dia menjelaskan,
tuduhan Vanuatu dan sejumlah negara itu perlu dipertanyakan. Sebab, Indonesia
negara yang sangat terbuka sehingga sulit menyembunyikan tindak pelanggaran
HAM.
"Bagi negara
seperti Indonesia di mana sistem demokrasi berjalan, akuntabilitasnya dan
keterbukaan media tinggi bila ada tuduhan HAM sangat sulit tidak
diketahui," jelasnya.
Ia pun mengaku
bingung atas tuduhan pelanggaran yang dialamatkan pada Indonesia. Tata justru
khawatir ada tujuan di balik tudingan tersebut.
"Apa tujuan
negara tersebut apa mereka punya concern atau mendukung gerakan
seperatis," sebut Tata.
Dia menyayangkan jika Vanuatu dan negara Pasifik lain punya tujuan
tersembunyi. Sebab, harusnya kedaulatan Indonesia dihormati semua negara tanpa
terkecuali.
Author and editor : Suara sagu team.-
Publish : Suarasagunews.-
0 komentar:
Posting Komentar